TagarSulut.com,BOLSEL– Upaya memperluas akses keuangan daerah dan memperkuat ekonomi syariah berbasis pangan lokal kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Komitmen itu dipaparkan langsung Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, saat tampil dalam High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Senin (23/2/2026).
Forum strategis tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Hadir dalam agenda itu Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi TPAKD dan KDEKS
Dalam paparannya, Iskandar menjelaskan langkah konkret Pemkab Bolsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Program KDEKS, kata dia, dijalankan melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia.
Program ini diarahkan untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat. Fokusnya mencakup penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Iskandar.
Tantangan Juru Sembelih Halal
Ia mengungkapkan, Bolsel saat ini telah memiliki empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, jumlah tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi baru empat orang.
Keterbatasan sumber daya manusia tersebut menjadi tantangan serius dalam mempercepat industri halal daerah.
“Tantangan keterbatasan tenaga Juleha menjadi perhatian serius kami. Karena itu, Pemda Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan mitra strategis, agar kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal semakin meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Penandatanganan MoU dan Data IPM
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo, serta MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa pembangunan Sulawesi Utara diarahkan pada prinsip kesetaraan dan pemerataan. Ia memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut telah mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren semakin berimbang antarwilayah. Khusus Bolsel, IPM disebut meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar turut didampingi tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolsel.
Penulis : Bobi Korompot
