TagarSulut.com,BOLSEL– DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi memulai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Agenda ini dibuka melalui rapat paripurna tahap I, Senin (30/03/2026).
Rapat digelar di gedung DPRD Bolsel. Fokus utama pembahasan adalah evaluasi program serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, memimpin langsung jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii. Ia menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar rutinitas tahunan.
Menurutnya, forum ini menjadi instrumen penting untuk menguji kinerja pemerintah daerah secara nyata.
“LKPJ akan kami cermati secara menyeluruh. Setiap program dan penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Arifin.
DPRD, lanjutnya, akan menyoroti sejumlah sektor krusial. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menekankan, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Ini bukan laporan formalitas. Kami akan menguji capaian, mengurai kendala, dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan,” ujarnya.
Arifin juga memastikan DPRD tidak akan ragu bersikap tegas jika ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
“Jika ada program yang tidak berjalan maksimal, itu menjadi catatan serius. DPRD hadir untuk memastikan pemerintah bekerja optimal dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Paripurna tahap I ini menjadi langkah awal. Pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi untuk pendalaman materi LKPJ.
Hasil pembahasan tersebut nantinya dirumuskan dalam rekomendasi resmi DPRD. Rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan.
Dimulainya pembahasan LKPJ 2025 ini sekaligus mengirim pesan tegas. DPRD Bolsel memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan secara maksimal.
