πππππ – Meluruskan polemik, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) angkat bicara mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo (BSG).
βSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Minahasa Utara π°π π΅ππππ πΎπππππππ πΊπ― π΄π― menepis informasi yang sempat menggelinding di publik mengenai nominal fantastis bantuan tersebut.
β
βKepada sejumlah awak media, βNovly menegaskan bahwa Pemkab Minut pada dasarnya menghormati seluruh proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati demikian, ia mengingatkan agar publik melihat data tersebut secara jernih dan sesuai konteks riil di lapangan.
β
βββKami tidak mau mempertentangkan hasil pemeriksaan BPK. Jika sudah menjadi hasil pemeriksaan, nilainya tentu tidak terbantahkan. Tetapi, konteks dan lingkungannya berbeda,β ujar SekDa Minut didampingi Asisten 2 Setda Minut πΉππππ π·πππππππππ
βββMembantah spekulasi yang berkembang, Sekda membeberkan data realisasi dana kemitraan BSG untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Total serapan dana tersebut rupanya hanya menyentuh angka Rp238 juta.
ββBerikut adalah pos alokasi resmi dana CSR BSG di Kabupaten Minahasa Utara:
β
ββTahun 2023 (Rp168 Juta): Dialokasikan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang digunakan untuk pengadaan sarana tempat sampah.
β
ββTahun 2024 (Rp50 Juta): Disalurkan guna menyokong berbagai program kegiatan di Dinas Pariwisata.
β
ββNovly menjamin seluruh jarahan anggaran tersebut memiliki jaminan administrasi yang kuat berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah melewati proses audit.
β
βββSPJ-nya ada dan itu pun sudah melalui pemeriksaan BPK. Untuk konteks lokal Minahasa Utara, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaban BKAD, tidak ada temuan yang berarti di situ. Jadi secara administrasi clear,β ucap Wowiling
βTerkait Kehadiran Bupati di Kejati yaitu, βTidak hanya soal CSR, dalam kesempatan tersebut Novly juga memberikan klarifikasi mengenai foto-foto Bupati Minahasa Utara yang sempat viral saat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati).
ββKehadiran Bupati Joune merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan hukum seorang kepala daerah ketika dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum.
β
βββSebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau ada panggilan pemenuhan pemberian keterangan, kan harus mematuhi. Tapi bukan berarti sudah dalam konteks yang lebih daripada pemberian keterangan,β tuturnya.
β
βUntuk itu, βNovly meminta semua pihak untuk tidak membesar- besarkan persoalan ini secara berlebihan. Pihaknya mengaku telah menjelaskan kondisi riil ini kepada media yang pertama kali mengangkat isu tersebut, dan memastikan tata kelola keuangan di Pemkab Minut tetap berjalan di koridor aturan yang berlaku.
β
β(SR)
