TagarSulut.com,BOLSEL – Upaya memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan desa terus didorong melalui sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Dukungan itu disampaikan Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., saat menghadiri pertemuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Abpednas Sulawesi Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Abpednas Bolsel yang digelar di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Feri Tas, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasrifin Muljana Abdul, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kotamobagu di Dumoga Prima Poluakan, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.
Turut hadir pula pengurus DPD Abpednas Sulut, DPC Abpednas Bolsel, para sangadi, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bolsel.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Abpednas Sulut Stefanus Liow menegaskan bahwa Abpednas hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal jalannya pemerintahan desa.
Menurut Stefanus, kerja sama yang telah terjalin antara Kejaksaan Agung RI dan Abpednas bertujuan memperkuat pengawasan terhadap berbagai program pembangunan desa. Salah satu program yang menjadi fokus pengawalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara saat ini menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar anggota Abpednas tertinggi di Indonesia. Karena itu, seluruh DPC didorong untuk terus memperluas keanggotaan dan meningkatkan kualitas pengawasan di tingkat desa.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, Abpednas Sulut juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Program tersebut meliputi penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan penyediaan air bersih melalui kerja sama dengan Sucofindo, pengawasan partisipatif menjelang agenda demokrasi, serta pelaksanaan Training of Trainer (ToT) bagi anggota BPD.
Sinergi antara Kejaksaan dan Abpednas juga diarahkan untuk mengoptimalkan Program Jaga Desa. Program ini diharapkan mampu memberikan pendampingan sekaligus perlindungan hukum bagi kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun kedua lembaga tersebut.
Menurutnya, pengawasan yang kuat menjadi salah satu kunci terciptanya pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
“Ini merupakan hal yang sangat positif, khususnya dalam hal pengawasan dan tata kelola desa. Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Iskandar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih Kabupaten Bolsel.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Bolsel. Sementara tiga unit lainnya masih dalam proses perizinan.
Di sektor pembangunan desa, capaian Program Ketahanan dan Pembangunan Masyarakat Desa (KDPM) telah mencapai 70 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Meski demikian, Iskandar mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait proses pembebasan lahan di beberapa desa.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih atas kunjungan jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan pengurus DPD Abpednas Sulut ke Kabupaten Bolsel.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wakil Kajati beserta jajaran serta Pak Stefanus bersama jajaran pengurus DPD Abpednas Sulut di Bolsel,” katanya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
