๐
๐ผ๐๐ผ๐๐๐ผ – Sekretaris Jendral (Sekjend) APKASI ๐ซ๐ ๐ฑ๐๐๐๐ ๐ฑ ๐ฌ ๐ฎ๐๐๐
๐ ๐บ๐ฌ ๐ด๐จ๐ท ๐ด๐ด ๐ด๐บ๐ menjadi pembicara panel dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026).
โ
Acara tersebut diselenggarakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan Chandler Governance Group (CGG).
Dikesempatan itu, Sekjend Apkasi menegaskan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada standardisasi angka administratif semata, melainkan harus berpijak pada realitas dan karakteristik unik setiap wilayah.
โIndonesia memiliki tingkat keberagaman yang ekstrem, sehingga instrumen evaluasi pusat perlu mengadopsi prinsip keadilan yang melihat proses perjuangan daerah di tengah keterbatasan.
โ”Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi.” ujar Joune Ganda yang juga Bupati Kabupaten Minahasa Utara
Ia juga memaparkan terkait RGSS, Apkasi menyatakan menyambut baik. Namun, Joune memberikan catatan kritis, RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama. Apkasi mendesak agar metode perbandingan dalam RGSS dilakukan secara apple-to-apple.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambah Joune Ganda.
Untuk itu, Apkasi menyatakan dukungan penuh terhadap setiap tata kelola berbasis data (evidence-based policy). Namun, mengingat kabupaten di Indonesia tidak berangkat dari garis start yang sama.
“Apkasi berharap RGSS dapat menjadi ruang evaluasi yang empati, objektif, dan mampu mendorong penguatan otonomi daerah secara hakiki.” Ucap Joune
โ(SR)
