MINUT – Kepercayaan internasional membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sebagai tuan rumah Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions, berlangsung di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Selasa (10/11/2026).
Ini merupakan upaya memperluas kerja sama antarnegara, konsistensi kebijakan perlindungan laut dan keberpihakan terhadap nelayan menjadi pekerjaan penting yang harus dijawab melalui langkah nyata.
Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang memperkenalkan potensi kelautan Minahasa Utara. Forum tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada tanggung jawab untuk memastikan kepentingan ekonomi, pariwisata, dan keberlanjutan sumber daya laut tidak saling berbenturan.
Diketahui, Minahasa Utara memiliki sejumlah wilayah kepulauan yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada hasil perikanan. Kondisi ini membuat kebijakan pengelolaan laut tidak cukup berhenti pada komitmen internasional, tetapi perlu diterjemahkan menjadi perlindungan nyata terhadap ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dikesempatan itu, Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menjaga ekosistem laut. Menurutnya, pergerakan ikan dan hubungan antarekosistem tidak mengikuti batas administratif suatu wilayah.
Sebab, kerusakan lingkungan laut di satu kawasan bahkan dapat menimbulkan dampak terhadap wilayah negara lain. Karena itu, kolaborasi melalui Coastal 500 menjadi bagian penting dalam mempertemukan pengalaman dan pendekatan kebijakan dari berbagai daerah.
Forum ini menghadirkan peserta dari Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, dan Mozambik. Kehadiran perwakilan sejumlah negara tersebut membuka ruang bagi Minahasa Utara untuk memperkuat posisinya dalam kerja sama pengelolaan pesisir di tingkat internasional.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Robby Parengkuan, yang mewakili Bupati Joune Ganda, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Rare memilih Minut sebagai lokasi pertemuan.
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Minut, Jack Y R Paruntu, menjelaskan bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) telah berlangsung sekitar dua tahun. Program itu diterapkan di sejumlah wilayah kepulauan, yakni Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka.
Salah satu pendekatan yang dijalankan adalah penerapan kawasan larang ambil, yaitu wilayah perairan tertentu yang dilindungi dari aktivitas pengambilan sumber daya laut untuk memberikan kesempatan bagi populasi ikan berkembang biak.
Menurut Jack, pendekatan tersebut mulai memberikan manfaat bagi nelayan, terutama melalui peningkatan hasil tangkapan seiring upaya mengendalikan praktik penangkapan ikan berlebihan.
Meski demikian, keberlanjutan program menjadi persoalan penting berikutnya.
”Manfaat pengelolaan perikanan perlu dijaga dalam jangka panjang, termasuk memastikan keterlibatan masyarakat pesisir dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah tangkap mereka. Perlindungan terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga produktivitas perairan.” Terang Paruntu
Dengan pengalaman yang telah berjalan di empat wilayah kepulauan tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang memperluas penerapan pengelolaan perikanan berkelanjutan ke desa-desa pesisir lainnya.
Diketahui, Agenda peserta Coastal 500 untuk mengunjungi kawasan pariwisata Likupang dan kantor Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado turut memperlihatkan hubungan antara kepentingan konservasi, kerja sama regional, dan pengembangan ekonomi kawasan.
Sehingga, posisi Minahasa Utara sebagai tuan rumah forum internasional akan memiliki arti lebih besar apabila hasil pertemuan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan daerah yang terukur.
(SR)
