TagarSulut.com,BOLSEL– Arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tahun 2027 mulai dipertarungkan. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2027 resmi dibuka untuk uji publik, dan DPRD menegaskan sikap: perencanaan tidak boleh berhenti di atas kertas.
Konsultasi publik Ranwal RKPD 2027 dibuka langsung oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, di ruang rapat Berkah, Kantor Bupati, Kamis (15/1/2026). Forum ini menjadi titik awal penyelarasan arah kebijakan sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Bolsel, Ridwan Olii, hadir dan menyampaikan sikap tegas lembaga legislatif. Ia menilai RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.
“RKPD ini adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Kami akan mengawalnya agar setiap program dan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Ridwan.
Menurutnya, posisi RKPD 2027 sangat strategis karena akan menjadi fondasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Karena itu, DPRD memastikan tidak ada program yang hanya terlihat ideal di atas kertas tetapi lemah dalam implementasi.
Ia menekankan, setiap rupiah yang dialokasikan harus berpihak pada kepentingan publik. Petani, nelayan, pelaku UMKM, serta sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan disebut menjadi prioritas pengawalan.
Selain itu, Ridwan menyambut fokus pembangunan yang diarahkan pada penguatan produk unggulan daerah, seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang. Pemberdayaan UMKM juga dinilai menjadi kunci pergerakan ekonomi lokal.
“Kalau produk unggulan kita diperkuat dan UMKM diberdayakan, ekonomi rakyat akan bergerak. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mendorong reformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi pelayanan publik. Layanan, kata dia, harus dibuat cepat, murah, dan transparan. Pemanfaatan infrastruktur serta energi juga perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya soal fisik. Kita harus membangun daya saing dan kesejahteraan,” katanya.
Ridwan pun mengingatkan agar konsultasi publik tidak dijadikan agenda seremonial. Forum ini, menurutnya, harus menjadi ruang adu gagasan yang substansial demi memastikan arah kebijakan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan peta jalan strategis pembangunan daerah. Dokumen tersebut akan dijadikan pedoman utama dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus instrumen untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Bolsel.
“RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” singkatnya.
Dengan dimulainya konsultasi publik ini, arah pembangunan Bolsel 2027 kini memasuki fase krusial. DPRD memastikan pengawasan akan diperketat, sementara pemerintah daerah didorong menyusun program yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
