๐๐๐๐๐ – Sosialisasi tentang Benturan Kepentingan, Penegakan Kode Etik dan Gratifikasi yang digelar di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Utara, Rabu (04/11/2026).
โ
โDengan dilaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus memperkuat upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas serta menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat komitmen aparatur sipil negara (ASN) agar mampu menghindari berbagai potensi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
โ
โKepada awak media, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara,
โ๐ฐ๐. ๐ต๐๐๐๐ ๐พ๐๐๐๐๐๐๐, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah dibangun pemerintah daerah, khususnya arahan Bupati Minahasa Utara,
โ๐ซ๐. ๐ฑ๐๐๐๐ ๐ฎ๐๐๐
๐, serta sejalan dengan amanat dan kebijakan pemerintah secara nasional dalam memperkuat integritas birokrasi.
โ
โMenurut Wowiling, seluruh jajaran ASN, terutama pejabat yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan, harus mampu menunjukkan sikap profesional dan mengutamakan kepentingan publik.
โ
โ”Setiap proses perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintahan, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan gratifikasi.” jelas Wowiling
โ
โIa juga menegaskan, persoalan benturan kepentingan tidak boleh dipandang sebagai hal sederhana. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan penyelenggaraan pemerintahan.
โ
โAdapun dua (2) hal yang menjadi sasaran utama, diantaranya ;
โ
โ๐๐๐ซ๐ญ๐๐ฆ๐, ๐embangun wawasan dan pemahaman ASN mengenai benturan kepentingan, kode etik, serta gratifikasi.
โ
โ๐๐๐๐ฎ๐, ๐ang tidak kalah penting adalah membangun komitmen yang kuat agar pemahaman tersebut benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
โ
โUntuk itu, Wowiling mengingatkan bahwa lingkungan kerja pemerintahan memiliki banyak tantangan dan godaan yang dapat memengaruhi objektivitas seorang ASN.
โSeorang ASN maupun pejabat pemerintahan dituntut memiliki kebijaksanaan dan ketegasan untuk mengelola berbagai tekanan tersebut agar tidak terjerumus dalam praktik yang bertentangan dengan aturan dan kode etik.
โ
โ”Kami berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, para kepala perangkat daerah, kepala badan hingga seluruh ASN, dapat mempertahankan berbagai capaian positif yang telah diraih selama ini.” ucap Sekda Minut
โ
โMenjaga integritas bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan konsistensi, komitmen, serta keseriusan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sebab, keberhasilan sosialisasi tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan penerapan nilai-nilai integritas di lapangan.
โ
โWowiling turut mengapresiasi dukungan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wullur, S.E., M.M., M.A.P., CMILT, AIFO, yang telah memberikan perhatian dan kontribusi dalam mendorong implementasi nilai-nilai antikorupsi, khususnya terkait pengendalian benturan kepentingan.
โ
โ(๐๐
)
โ
โ
