TagarSulut.com– DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menilai keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut merupakan bukti nyata bahwa tata kelola keuangan daerah terus berjalan pada jalur yang tepat. Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Bolsel sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pengelolaan anggaran yang konsisten di Sulawesi Utara.
Apresiasi itu disampaikan Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Menurut Arifin, opini WTP yang berhasil dipertahankan hingga 12 kali secara beruntun bukan sekadar pencapaian administratif. Lebih dari itu, raihan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Prestasi WTP selama 12 kali berturut-turut ini mencerminkan dedikasi dan konsistensi Pemkab Bolsel dalam menjaga standar pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Arifin.
Ia mengatakan, mempertahankan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lebih dari satu dekade membutuhkan kerja yang tidak mudah. Diperlukan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Bagi DPRD, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang dibangun pemerintah daerah terus mengalami penguatan. Hal itu penting untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Arifin turut mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang selama ini melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, fungsi pembinaan yang dijalankan BPK turut mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
“Pencapaian ini adalah hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga di Bolsel dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Predikat tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menempatkan Bolsel di jajaran daerah yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Capaian itu juga menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jumat (29/5/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, raihan WTP ke-12 menjadi penanda bahwa penguatan tata kelola keuangan tetap menjadi salah satu fondasi penting pembangunan di Bolsel. Ke depan, capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
