๐๐๐๐๐ – Bupati Kabupaten Minahasa Utara ๐ซ๐ ๐ฑ๐๐๐๐ ๐ฎ๐๐๐
๐ pimpin Apel Korpri, berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Pemkab Minut, Senin (20/4/2026).
<span;>โ
Dalam sambutannya, Bupati Joune secara tegas mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan perangkat daerah tentang fungsi serta peran strategis mereka di tengah dinamika pembangunan daerah.
โ
โBupati juga menyoroti tingginya aspirasi masyarakat terkait percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Namun, ia dengan elegan menjelaskan bahwa setiap proses pembangunan, termasuk di tingkat kecamatan, harus melalui tahapan prosedural yang telah ditentukan.
โ
โโSaya mengingatkan, ada dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Keinginan untuk pembangunan, terutama perbaikan jalan, itu sangat kuat. Tapi saya sampaikan, setiap program perbaikan infrastruktur memiliki tahapan. Kita akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,โ tegas Joune Ganda.
โ
Ia juga tidak menampik bahwa pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini, menurutnya, mempengaruhi ruang gerak untuk melakukan peningkatan infrastruktur.
โ
โPemotongan TKD sangat mempengaruhi kemampuan kami. Tapi percayalah, kami tetap berusaha memberikan yang terbaik. Perbaikan yang mendesak dan sudah sangat membutuhkan tindakan akan kami lakukan dalam anggaran yang ada, karena masih banyak hal lain yang juga perlu diperbaiki,โ ujarnya.
โ
Untuk itu, ditekankan perlunya komunikasi publik yang intensif sebagai solusi jangka pendek. Saya terbuka dan juga sudah perintahkan seluruh perangkat daerah agar dekat dengan masyarakat. Sampaikan kebutuhan warga dalam satu rangkaian aturan dan prosedur.
โ”Kami ajak masyarakat Minahasa Utara untuk lebih terbuka, dekat dengan camat dan pemerintah kabupaten, agar kita bisa bersama-sama membangun daerah ini,โ pungkasnya.
โ
โSebagai penutup pada arahannya, Bupati Joune Ganda mengingatkan ASN untuk tidak hanya berfokus pada target fisik pembangunan, tetapi juga pada fungsi edukasi dan komunikasi publik guna menjaga stabilitas serta sinergitas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
โ
โ(SR)
