TagarSulut.com,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mulai mengunci arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027 sejak dini. Melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemkab Bolsel membuka ruang partisipasi publik agar perencanaan pembangunan tidak berjalan elitis, melainkan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan strategis ini resmi dibuka oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (15/1/2026).
Forum konsultasi publik ini menjadi momentum awal penentuan arah kebijakan sekaligus pijakan penyusunan program dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah menilai, kualitas RKPD akan sangat menentukan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, serta jajaran pimpinan Perangkat Daerah hadir secara langsung. Sementara itu, unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Pola hybrid ini diterapkan agar proses perencanaan tetap inklusif dan partisipatif.
Bupati Iskandar Kamaru menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen ini akan menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sekaligus dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“RKPD Tahun 2027 nantinya akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Bupati Iskandar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah. Dengan pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan yang dirancang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati Iskandar juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027 yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD. Fokus utama diarahkan pada pengembangan diversifikasi serta peningkatan daya saing produk unggulan daerah, seperti kelapa, cengkeh, tuna, cabai rawit, dan cakalang.
Selain sektor unggulan, pemerintah daerah mendorong penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang partisipatif terus diperkuat melalui pemberdayaan UMKM dan reformasi birokrasi. Reformasi tersebut diarahkan pada digitalisasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Bupati Iskandar menyoroti optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia. Infrastruktur yang sudah dibangun, menurutnya, harus dimaksimalkan, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Menutup arahannya, orang nomor satu di Bolsel ini mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti pada tataran formalitas. Ia meminta agar setiap masukan yang dihimpun benar-benar ditindaklanjuti dalam penyempurnaan dokumen RKPD.
“Saya menegaskan agar hasil konsultasi publik ini dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Forum ini tidak boleh menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, serta dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Ia pun berharap, melalui konsultasi publik ini, berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dapat diserap secara optimal. Dengan demikian, dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pungkas duet sehati Wabup Deddy Abdul Hamid tersebut.(infotorial).
