TagarSulut.com,BOLSEL- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) dalam menjaga disiplin administrasi dan tata kelola keuangan kembali menuai pengakuan. Memasuki awal tahun 2026, Pemkab Bolsel sukses menyabet dua penghargaan bergengsi dari BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja sepanjang tahun 2025.
Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Pemkab Bolsel dalam memenuhi kewajiban jaminan kesehatan aparatur sipil negara. Selain itu, capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, terukur, dan berkelanjutan.
Adapun dua penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Bolsel yakni Terbaik 1 Kepatuhan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara tepat waktu dan tepat jumlah periode tahun 2025. Selanjutnya, Pemkab Bolsel juga dinobatkan sebagai Terbaik 1 Kepatuhan Pelaksanaan Penginputan Data pada Aplikasi ARIP secara tepat waktu dan berkelanjutan pada periode yang sama.
Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sulawesi Utara, Yuliarso Budiman, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bolsel, Lasya Mamonto, S.Pt., M.E. Penyerahan berlangsung dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Setoran Iuran Wajib PPU-PN Tahun 2025 yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Jumat (23/1/2026).
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dasar para pegawai.
Ia menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran Pemkab Bolsel dalam menjaga ketertiban administrasi.
“Pembayaran iuran JKN yang dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan dinilai bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan jaminan kesehatan ASN tetap terlindungi tanpa hambatan,” kata Bupati.
Sementara itu, Kepala BPKAD Bolsel, Lasya Mamonto, mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama tim yang solid di internal BPKAD. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dinilai berperan penting dalam menjaga konsistensi kinerja.
Ia menjelaskan bahwa kedisiplinan dalam penginputan data melalui aplikasi ARIP, serta pengelolaan arus kas iuran JKN yang terencana, menjadi faktor utama keberhasilan ini. Ke depan, pihaknya berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut sekaligus terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
