๐
๐ผ๐๐ผ๐๐๐ผ – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ๐ซ๐ ๐ฑ๐๐๐๐ ๐ฎ๐๐๐
๐, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Kamis (30/7/2026).
โ
โForum yang berlangsung di Senayan Jakarta tersebut menjadi ruang strategis bagi APKASI untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, khususnya terkait tekanan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
โ
โRapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan jajaran pengurus APKASI yang dipimpin Ketua Umum Bursah Zarnubi.
โ
Diketahui, kehadiran Joune Ganda dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal APKASI menjadi bagian penting dalam mengawal serta memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten se-Indonesia. Dalam forum tersebut, APKASI menyuarakan kebutuhan daerah untuk memperoleh ruang fiskal yang lebih memadai agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
โ
โDalam pemaparannya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan bahwa banyak kepala daerah saat ini berada dalam kondisi yang tidak mudah. Pemerintah daerah dituntut untuk terus mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyukseskan berbagai program strategis nasional.
โ
โDisisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat adanya pemotongan dan kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
โ
โAtas dasar itu, APKASI meminta pemerintah pusat agar pada tahun anggaran 2027 tidak lagi melakukan pemotongan anggaran transfer ke daerah.
“Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah kabupaten memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas Presiden.” ujar Zarnubi
โSementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa rapat tersebut digelar secara khusus meskipun DPR RI sedang memasuki masa reses.
โPersoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang penting untuk segera dicarikan solusi. Karena itu, meskipun DPR RI sedang memasuki masa reses, forum ini tetap dilaksanakan agar berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan pemerintah kabupaten dapat dibahas secara serius,โ ucap Karsayuda.
Melalui RDP dan RDPU bersama Komisi II DPR RI serta Kementerian Dalam Negeri ini, berbagai aspirasi pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya terkait penguatan fiskal daerah, peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan, serta penyesuaian regulasi terhadap tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
SR)
