TagarSulut.id,BOLSEL– Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum dan pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu (25/2/2026).
Agenda ini dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Hadir unsur Forkopimda Sulut serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota.
Prosesi diawali dengan pengukuhan Kakanwil oleh Gubernur Sulut. Amanah jabatan diserahkan secara resmi kepada pejabat yang baru.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah. Pemerataan layanan hukum disebut sebagai fondasi pembangunan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, terima kasih atas gerak cepat hingga terwujudnya pos hukum. Selamat bergabung bersama Forkopimda,” ujarnya.
Ia menyebut Kakanwil Sulut sebagai salah satu yang termuda di Indonesia. Inovasi pembangunan pos bantuan hukum dinilai lahir dari gagasan progresif di tingkat wilayah.
Menurutnya, keberadaan pos bantuan hukum memberi dampak besar bagi masyarakat. Penyelesaian perkara kini lebih mudah diakses.
“Hukum harus benar-benar ditegakkan. Hukum juga menjadi alat kesejahteraan masyarakat Sulut,” tegasnya.
Gubernur berharap pos bantuan hukum bekerja adil dan profesional. Lembaga tersebut dinilai mampu menjembatani berbagai persoalan, termasuk perlindungan buruh.
Ia menambahkan, kehadiran paralegal di desa dan kelurahan akan memperkuat perlindungan hak masyarakat. Konflik sosial bisa dicegah melalui pemahaman hukum yang memadai.
Gubernur juga mengajak kepala daerah mendukung program Presiden terkait lingkungan asri. Ia menyebut Sulut berada di peringkat pertama nasional dengan capaian 60 persen pelaksanaan program tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulut, Hendrik Pagiking, S.H., M.H., melaporkan 1.839 pos bantuan hukum telah terbentuk di 15 kabupaten/kota. Layanan tersebut didukung aplikasi digital.
Pos bantuan hukum Sulut kini berada di posisi ketiga nasional. Capaian itu dinilai sebagai hasil kolaborasi daerah.
Tahun 2026, sebanyak 2.810 paralegal akan dilatih. Pelatihan dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berjumlah 1.500 peserta dan dimulai pekan ini.
“Dengan dukungan Menteri Hukum, gubernur, bupati, dan wali kota, paralegal memiliki modal kuat. Peresmian ini menjadi awal kerja merata dengan semangat ‘Torang Samua Basudara’,” ujarnya.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Langkah tersebut disebut sebagai upaya pemerataan hukum di Sulawesi Utara.
“Pembentukan pos bantuan hukum bukan hanya kelembagaan. Ini tentang hukum yang hadir di tengah masyarakat. Sekitar 15 ribu kasus telah diselesaikan melalui pos bantuan hukum,” katanya.
Ia berharap kepemimpinan Gubernur Yulius mampu memperkuat sistem hukum hingga ke pelosok desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menyatakan kehadirannya sebagai bentuk komitmen daerah. Bolsel disebut siap memperkuat layanan hukum hingga tingkat desa.
Ia berharap pelatihan paralegal melahirkan sumber daya manusia yang kompeten. Paralegal akan menjadi ujung tombak akses keadilan di desa.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut. Kerja sama tersebut mencakup pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah.
