๐๐๐๐๐ – Meluruskan polemik, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) angkat bicara mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo (BSG).
โSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Minahasa Utara ๐ฐ๐ ๐ต๐๐๐๐ ๐พ๐๐๐๐๐๐๐ ๐บ๐ฏ ๐ด๐ฏ menepis informasi yang sempat menggelinding di publik mengenai nominal fantastis bantuan tersebut.
โ
โKepada sejumlah awak media, โNovly menegaskan bahwa Pemkab Minut pada dasarnya menghormati seluruh proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati demikian, ia mengingatkan agar publik melihat data tersebut secara jernih dan sesuai konteks riil di lapangan.
โ
โโโKami tidak mau mempertentangkan hasil pemeriksaan BPK. Jika sudah menjadi hasil pemeriksaan, nilainya tentu tidak terbantahkan. Tetapi, konteks dan lingkungannya berbeda,โ ujar SekDa Minut didampingi Asisten 2 Setda Minut ๐น๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐๐๐๐๐
โโโMembantah spekulasi yang berkembang, Sekda membeberkan data realisasi dana kemitraan BSG untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Total serapan dana tersebut rupanya hanya menyentuh angka Rp238 juta.
โโBerikut adalah pos alokasi resmi dana CSR BSG di Kabupaten Minahasa Utara:
โ
โโTahun 2023 (Rp168 Juta): Dialokasikan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang digunakan untuk pengadaan sarana tempat sampah.
โ
โโTahun 2024 (Rp50 Juta): Disalurkan guna menyokong berbagai program kegiatan di Dinas Pariwisata.
โ
โโNovly menjamin seluruh jarahan anggaran tersebut memiliki jaminan administrasi yang kuat berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah melewati proses audit.
โ
โโโSPJ-nya ada dan itu pun sudah melalui pemeriksaan BPK. Untuk konteks lokal Minahasa Utara, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaban BKAD, tidak ada temuan yang berarti di situ. Jadi secara administrasi clear,โ ucap Wowiling
โTerkait Kehadiran Bupati di Kejati yaitu, โTidak hanya soal CSR, dalam kesempatan tersebut Novly juga memberikan klarifikasi mengenai foto-foto Bupati Minahasa Utara yang sempat viral saat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati).
โโKehadiran Bupati Joune merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan hukum seorang kepala daerah ketika dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum.
โ
โโโSebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau ada panggilan pemenuhan pemberian keterangan, kan harus mematuhi. Tapi bukan berarti sudah dalam konteks yang lebih daripada pemberian keterangan,โ tuturnya.
โ
โUntuk itu, โNovly meminta semua pihak untuk tidak membesar- besarkan persoalan ini secara berlebihan. Pihaknya mengaku telah menjelaskan kondisi riil ini kepada media yang pertama kali mengangkat isu tersebut, dan memastikan tata kelola keuangan di Pemkab Minut tetap berjalan di koridor aturan yang berlaku.
โ
โ(SR)
